Biro Hukum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan serta pengendalian bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia (HAM), pembinaan dan pengawasan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum.

Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang hukum sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang peraturan perundang-undangan;
3. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia (HAM);
4. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembinaan dan pengawasan produk hukum;
5. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang dokumentasi dan informasi hukum;
6. penyelenggaraan tata usaha biro;
7. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Biro Hukum, membawahkan :

1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
2. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum;
4. Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Struktur Organisasi Biro Hukum:

(klik gambar untuk memperbesar)