Bertempat di hotel Grand Sawit Samarinda Jl. Basuki Rahmat Rabu/12 mei 2010,  Pemprov Kaltim telah melaksanakan Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004, PP No. 19 tahun 2010 dan PP No 16 tahun 2010. Peserta terdiri dari Ketua DPRD, ketua komisi I DPRD ketua fraksi-fraksi , Sekwan,  Kabag Hukum dari Provinsi dan Kab/Kota di Kaltim.

Asisten I Bidang Pemerintahan Abdussamad yang mewakili Gubernur Kaltim H. Awang Farouk Ishak dalam sambutannya mengatakan maksud diselenggarakanya sosialisasi ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam berkenaan dengan telah diterbitkannya beberapa peraturan pemerintah mengenai peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

Diharapkan hasil dari penyelenggaraan sosialisasi ini adalah agar hubungan Kepala Daerah dengan DPRD dapat lebih baik dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap Pemda sesuai kewenangannya yang telah dituangkan, PP No. 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas  dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan PP No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan didaerah lebih efektif  dan lebih baik.

Selanjutnya beliau mengatakan sejumlah pemerintah kabupaten/kota sudah mulai memahami dan menjalankan PP Nomor 19 tahun 2010, salah satu contohnya adalah ijin bepergian kepala daerah, baik untuk dalam negeri maupun  keluar negeri, demikian juga dengan PP No 16 tahun 2010 dijelaskan DPRD mempunyai peran  dan tangggung jawab terhadap lembaga perwakilan rakyat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi  serta keseimbangan antara legislatif  dengan eksekutif , serta meningkatkan kualitas , produktifitas dan kinerja.

DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan daerah yang menampung aspirasi masyarakat