Kerjasama Antar Daerah: Menekan Pengangguran

Oleh : Fuad Asaddin, Ir., M.Si.

Perkembangan penduduk baik melalui kelahiran, maupun migrasi masuk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Bilamana pertambahan angkatan kerja lebih laju daripada perkembangan kesempatan kerja maka akan melahirkan pengangguran terbuka. Sebaliknya kesempatan kerja dapat dibuka melalui peningkatan pendidikan dan latihan angkatan kerja, pengembangan teknologi dan pengembangan investasi yang mendorong perkembangan produksi dan industry baru. Untuk mengeleminir pengangguran, dapat didekati dengan tiga sisi diatas yaitu pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan peluang kerja dan berusaha serta inovasi-inovasi teknologi yang dapat menyediakan kesempatan kerja baru dalam pengelolaan potensi daerah.

Banyak persoalan social, ekonomi, politik, lingkungan bahkan ketahanan dan daya saing bangsa timbul karena rendahnya tingkat kesejahteraan, dan pengangguran. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan melalui percepatan pembangunan, merupakan kewajiban yang harus diemban dan dilaksanakan oleh semua pemimpin.

Perkembangan Penduduk dan Ketenaga Kerjaan

Pada tahun 2008 jumlah penduduk Kalimantan Timur telah mencapai sebanyak 3.109.206 orang, dibandingkan tahun 2000 masih sebanyak 2.525.480 orang, maka selama kurun waktu tersebut telah tumbuh rata-rata sebesar 2,63 persen pertahun. Pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur sebagian besar disebabkan karena migrasi masuk, terutama pencari kerja, yaitu kelompok usia 15 -19 tahun, dan kelompok umur 20-24 tahun. Kelompok umur 15 -64 tahun mencapai 66,81 persen, mendominasi struktur kelompok umur di Kalimantan Timur, dibandingkan kelompok umur 0 -14 tahun dengan pangsa sebesar 32,22 persen, dan kelompok 65+ keatas sebesar 2,34 persen.

Kelompok usia muda, biasanya cendrung dengan modal pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga memiliki produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah, biasanya hampir bersamaan dengan tingkat pendapatan yang rendah. Sektor-sektor yang di tekuni oleh angkatan kerja atau diisi juga biasanya informal, dan tidak tetap. Pada Tabel 1. Berikut Nampak status pekerjaan angkatan kerja di Kalimantan Timur, pada bulan Februari 2008.

Tabel 1. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Februari 2006 – Februari 2007

No. Kegiatan Utama 2006 2007 2008
Februari Februari Agustus Februari

1. Berusaha Sendiri 249.963 217.315 228.712 220.490
2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap 145.477 177.987 173.136 202.218
3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap 34.001 24.777 32.332 31.946
4. Buruh/Karyawan 460.881 476.286 465.737 465.244
5. Pekerja Bebas di Pertanian 25.822 23.376 31.267 19.173
6. Pekerja Bebas di Non Pertanian 31.682 26.126 21.364 35.670
7. Pekerja Tidak Dibayar 139.779 153.985 139.077 132.241
Total 1.087.605 1.099.852 1.091.625 1.106.982

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2008.

Pada tahun 2008 jumlah angkatan kerja di Kalimantan Timur mencapai 1.249.488 jiwa, dibandingkan tahun 2000 masih sebanyak 1.053.601 maka terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,15 persen per tahun. Sementara itu kesempatan kerja hanya meningkat dari 1.007.555 pekerja, menjadi 1.106.982 pekerja atau tumbuh rata-rata sebesar 1,18 persen pertahun, dengan demikian terjadi pengangguran yang juga meningkat dari 46.042 orang atau 4,37 persen, menjadi 142.506 orang atau 11,41 persen, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata 15,17 persen pertahun.

Perkembangan Ekonomi dan Angkatan Kerja

Upaya untuk menekan pengangguran diantaranya adalah dengan mendorong pengembangan produksi, baik primer, industry maupun jasa-jasa. Melalui pengembangan investasi, ataupun perluasan usaha. Kontribusi produk primer seperti produksi tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan hasil hutan relative masih terbatas kecuali hasil tambang batubara, dan beberapa propduk galian lainnya. Pertumbuhan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur saat ini, masih didominasi oleh hasil pertambangan dan industry minyak dan gas alam. Perkembangan perekonomian Kalimantan Timur pada era tahun 2000 sampai dengan sekarang, masih ditopang oleh pertambangan migas, dan penggalian batu bara serta industry manufaktur migas sebesar 75 persen. Karakteristik perkembangan ekonomi seperti ini, cendrung padat modal, dan menuntut kompetensi tenaga spesifik dengan jumlah yang sangat terbatas. Sementara itu peningkatan angkatan kerja terus meningkat, hal ini harus dicarikan solusinya ?
Tantangan pembangunan ekonomi Kalimantan Timur dalam 20(duapuluh) tahun kedepan, diantaranya adalah bagaimana menggantikan distribusi migas dengan komoditi yang lain. Komoditi tersebut selain memiliki nilai tambah, berkesinambungan juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara proporsional, serta menjamin kelestarian lingkungan.
Kalimantan Timur diidentifikasi memiliki potensi sangat besar baik lahan produktif, potensi tambang, bahan industry, meupun komoditas pertanian dalam arti luas yang dapat diandalkan. Beberapa identifikasi potensi yang dapat ditingkatkan : Pertama, melalui peningkatan nilai tambah produk potensial yaitu pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau jadi baik dari produk kehutanan, seperti kayu, rotan, pertanian, misalnya : pangan, perikanan, peternakan maupun perkepunan, galian, maupun industry pertambangan, seperti hasil tambang batubara, minyak dan gas. Kedua, melalui peningkatan dan perluasan produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan andalan, kehutanan, serta komoditas tanaman energy potensial; Ketiga, pengembangan kawasan-kawasan industry berbasis industry

Peningkatan nilai tambah, peningkatan dan perluasan produksi, serta pengembangan kawasan industry ini tentu saja akan memerlukan dukungan infrastruktur dasar wilayah, investasi, kompetensi tenaga kerja, inovasi teknologi, penelitian, fasilitas usaha dan perizinan serta keamanan yang kondusif. Khusus, secara spesifik angkatan kerja yang ada juga perlu disesesuaikan, untuk menghindari terjadinya pengangguran dan mengeleminir masalah-masalah social. Angkatan kerja tersebut perlu memenuhi tuntutan kompetensi seperti diatas, baik pendidikan, keterampilan, profesi dan sebagainya. Guna mengantisipasi perkembangan diatas langkah-langkah taktis, dan systematis serta berkesinambungan dibutuhkan, termasuk dengan mengintegrasikan kurikulum pendidikan kejuruan dan modul pelatihan kerja dilembaga-lembaga pelatihan pemerintah dan milik swasta.

Peningkatan Produksi dan Keterampilan Tenaga Kerja

Peningkatan produksi baik melalui peningkatan nilai tambah, perluasan dan peningkatan produk industry dan budidaya pertanian, dan tanaman energy kesemuanya tentu saja memerlukan kompetensi yang spesifik. Untuk memenuhi kebutuhan ini perlu didesain Produksi, andalan jumlah dan luasan, serta sebaran lokasinya untuk menentukan jenis kompetensi penyediaan angkatan kerja. Lembaga pendidikan kejuruan, dan pelatihan untuk keperluan dimaksud perlu diarahkan sejak awal, demikian pula lembaga riset dan pengembangan guna memenuhi tuntutan perubahan produksi, dan keperluan konsumen.

Untuk mengurangi jumlah pengangguran terdidik perlu disesuikan kurikulum pendidikan, selain kurikulum umum. Kurikulum kejuruan ini perlu disediakan/dikembangkan bagi pelajar yang ingin memasuki pasar kerja setelah lulus, sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Selain kurikulum pendidikan kejuruan, selanjutnya modul pendidikan di lembaga-lembaga pelatihan baik milik Pemerintah, maupun swasta diperlukan pula.

Dalam meningkatkan suasana kondusif, Pemerintah daerah juga perlu melakukan langkah-langkah strategis, melalui pengendalian perkembangan penduduk. Terutama melalui migrasi, guna mencegah terjadinya kasus-kasus trafficking, pelarian kejahatan, dan bentuk-bentuk komersialisasi manusia lainnya. Seperti pemanfaatan kelompok masyarakat tertentu, dengan mengemis, pemindahan pasien gangguan jiwa, dan pengidap jenis penyakit menular lainnya. Untuk ini diperlukan pengendalian perpindahan penduduk, dan informasi dan data status penduduk secara jelas.

Kerjasama Antar Daerah :

Migrasi masuk yang sebagian besar pencari kerja di Kalimantan Timur, sebenarnya merupakan sumber tenaga kerja, dan investasi yang sangat penting dalam mengolah potensi, menjadi produksi dan membangkitkan perekonomian didaerah ini. Tenaga-tenaga professional, dan kompeten tersebut sangat dibutuhkan guna memenuhi berbagai keperluan spesifikasi tenaga kerja, baik untuk tenaga teknis, administrasi, akhli manajemen maupun supervisi. Tenaga-tenaga ini sangat banyak dibutuhkan di perusahaan-perusahaan swasta baik yang bergerak dibidang produksi pembudidayaan, industry pengolahan, aktivitas jasa maupun dibidang pertambangan.

Pengangguran sesungguhnya dapat terjadi karena terbatasnya ketersediaan kesempatan kerja, keterbatasan akses informasi, atau terbatasnya kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Dengan demikian pengangguran bukan hanya disebabkan keterbatasan ketersediaan kesempatan kerja, tetapi lowongan kesempatan kerja yang ada, namun kurang terinformasi dengan baik juga dapat mendorong terjadinya pengangguran. Demikian pula kesempatan kerja yang terbuka, namun tidak dapat diisi oleh angkatan kerja yang tersedia.

Dengan karakteristik perkembangan penduduk di Kalimantan Timur, yang mana sebagian besar pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja disebabkan migrasi masuk yang tinggi, maka guna menekan angka pengangguran selain didekati dengan sisi penyediaan (penyediaan kesempatan kerja), juga perlu dilakukan dengan sisi pengendalian permintaan (angkatan kerja masuk). Untuk mengatasi hal-hal tersebut, tentu saja harus ditemu kenali akar permasalahannya, dan isyu-isyu penting yang perlu diantisipasi guna mendapatkan pemecahan permasalahan terbaik.

Dengan demikian mengingat banyaknya pihak-pihak terkait, dimana pengaturannya diluar kewenangan pemerintah Provinsi, seperti Pemerintah Pusat dan beberapa Daerah Provinsi di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Maka penangannya tentu saja tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri, tetapi memerlukan dukungan pihak Pemerintah Daerah lain.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan kerjasama dengan daerah-daerah lain, untuk meningkatkan produktivitas daerah dan menekan pengangguran. Pada saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kecuali dengan Pemerintah Sulawesi Selatan. Seperti diketahui bahwa Provinsi-provinsi tersebut diatas merupakan sumber-sumber tenaga kerja yang baik , untuk ini perlu disusun konsep untuk melakukan perencanaan tenaga kerja terkait upaya optimasi pemanfaatan migrasi dari daerah yang bersangkutan, melalui suatu criteria tertentu dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

1) Pengembangan Potensi

Kalimantan Timur memiliki beberapa kawasan strategis, yang memiliki potensi pengembangan komoditas baik perkebunan, perikanan maupun ternak. Kawasan-kawasan tersebut, belum terkelola baik karena kurangnya perhatian, keterbatasan akses, keterampilan dan tenaga kerja. Untuk ini perlu direncanakan pengembangannya, dengan melibatkan pemerintah pusat, terhadap pengembangan daerah dimaksud dan dukungan daerah lain dalam pengembangannya. Seperti sentra pengembangan sapi, dengan mendatangkan tenaga dari NTB, atau pengembangan perikanan, dan perkebunan kelapa sawit dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, dan Industri kerajinan dari Yogyakarta dan lain-lain.

2) Pendidikan Kejuruan

Pengembangan pendidikan kejuruan perlu diarahkan kepada perkembangan pasar kerja, yang didukung oleh potensi sumber daya yang tersedia di Kalimantan Timur. Pengembangan Kurikulum Pelajaran, perlu untuk mendukung pelajar agar segera dapat mengaplikasikan kemampuannya setelah selesai pendidikan. Guna mendukung pengembangan kurikulum, maka tenaga Guru perlu dipersiapkan sedemikian rupa. Penyediaan Guru, dan Guru Praktek atau melatih Guru dapat tersebut, dapat di kerjasamakan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta.

3) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota perlu dilakukan pembenahan, terutama pembangunan baru, penyelesaian pembangunan yang sedang dilakukan, atau memfungsikan bangunan-bangunan yang telah selesai untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan Latihan ini juga, perlu membangun mitra kerja dengan perusahaan swasta, agar dijalin komunikasi dan hubungan yang baik. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kwalifikasi dan keterampilan yang sedang, dan akan dibutuhkan, atau informasi lowongan kerja bagi para peserta pelatihan. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan perlu dilengkapi, demikian pula tenaga instruktur. Pelatihan maupun pemenuhan tenaga ini dapat di kerjasamakan dengan daerah Provinsi yang berkompeten.

4) Penyediaan Lahan Potensial

Kalimantan Timur dapat mendorong Kabupaten/kota di Kalimantan Timur agar menyiapkan sebuah kawasan yang dapat dijadikan pusat pengembangan industry tertentu, sesuai dengan dukungan potensi local yang tersedia. Kondisi lokasi ini sebaiknya, dapat disetujui oleh pihak yang diajak bekerjasama. Caranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan daerah-daerah yang telah berkembang industrinya, seperti di Jawa Timur, pengembangan industry INTAKO dapat dilakukan di Kalimantan Timur, melalui suatu pendekatan dan insentif tertentu kepada pengurus Koperasi di Tanggul Angin.

5) Pengembangan Produk Lokal

Pada saat penyelenggaraan PON XVII-2008 di Kalimantan Timur, banyak kerajinan daerah-daerah di Kalimantan Timur yang diperdagangkan. Produk souvenir tersebut banyak dikenal , dan cukup banyak diminati oleh masyarakat. Souvenir tersebut tentulah merupakan salah satu potensi UKM yang perlu dikembangkan. Untuk lebih meningkatkan jumlah dan variasinya, maka diperlukan inovasi-inovasi desain, kehalusan, dan kemasannya. Untuk ini diperlukan kerjasama pengembangan SDM dengan spesifikasi kompetensi yang dibutuhkan.

Penutup

Tentu masih banyak kegiatan yang dapat digagas, beberapa usulan diatas hanyalah sebagian kecil saja untuk lebih mengkonkritkan gagasan kerjasama daerah, dan atau dengan pihak ke III (tiga).
Beberapa kegiatan yang diusulkan diatas, dapat dilakukan kerjasama langsung antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan SKPD didaerah yang bersangkutan, karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini, telah melakukan Kesepakatan Bersama dengan daerah yang bersangkutan, oleh karena itu perlu disusun sebuah Program dan Kegiatan yang feasible dan realistik untuk menindak lanjutinya ***